carinsurancefill.pw –
Siti Zulo, Profesor Riset Politik dan Peneliti Senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), meyakini bahwa koalisi Prabowo-Gibran akan kuat.
“Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo akan menjadi kuat dan diperkaya, karena akan mencakup hampir semua partai di DPR. Sekitar 80% partai mendukung Prabowo,” katanya kepada Beritasatu.com, Selasa (30/4/2024).
Meskipun tujuannya adalah untuk membawa rasa persatuan dalam pembangunan Indonesia 2024-2029, koalisi yang melibatkan begitu banyak partai bukannya tidak memiliki konsekuensi di masa depan.
Setelah Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat bergabung dengan Prabowo. Selain itu, Prabowo Subianto juga telah menerima PKS ke dalam kabinetnya.
Dengan demikian, kabinet Prabowo menyatukan hampir semua partai di Dewan Perwakilan Rakyat, yang berarti pos-posnya bisa lebih besar. Hal ini ditambah dengan partai-partai yang tidak berada di DPR, seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia, dan Gerola.
Siti Zufro mengatakan, “Kecenderungan ini menunjukkan bahwa UU Kementerian Negara dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan penambahan posisi yang diinginkan.”
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa posisi kementerian strategis yang diincar oleh partai politik di Kabinet biasanya berada di kementerian dan lembaga yang sama dengan kementerian dan lembaga yang dianggap basah atau menguntungkan.
Contohnya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Penanaman Modal, Kementerian Desa dan Kejaksaan Agung.
Dengan demikian, pembentukan kabinet profesional (Zaken kabinet) hampir pasti sulit dilakukan karena besarnya ukuran pemerintahan koalisi. Oleh karena itu, politik bagi-bagi kursi menteri tampaknya tidak dapat dihindari.
Untuk mengakomodasi dukungan partai dengan jumlah menteri yang terbatas, menambah jumlah wakil menteri mungkin menjadi pilihan yang tidak terelakkan dalam sikap kabinet,” jelasnya.
Citi juga menjelaskan bahwa nama-nama kementerian (K/L) tidak akan sama dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan kemungkinan akan mengalami perubahan.
Penambahan atau pengurangan K/L yang ada harus mempertimbangkan filosofi, teks dan konteks agar tidak sia-sia hanya untuk mengakomodir kepentingan politik elit.
